RENDAHNYA kualifikasi para pengusaha lokal NTB ini diakui oleh Ketua Badan Pimpinan Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSI) NTB, H. Faurani, SE.
Menurut Faurani, dari ribuan perusahaan konstruksi yang tergabung di GAPENSI NTB, hanya sekitar 5 persen diantaranya yang memiliki kemampuan mengelola proyek berskala besar dan menengah. Sisanya, sebanyak 95 persen hanya sanggup mengerjakan proyek berskala menengah ke bawah.
Pengakuan senada disampaikan Ir. Sirajudin Akbar dari Badan Sertifikasi dan Asosiasi Daerah (BSAD) NTB. “Anggota kami di sini, lemah jika dihadapkan dengan persaingan yang kuat,” keluhnya. Menurut Sirajudin, dilihat dari perlengkapan, mesin proyek hingga sumberdaya manusia yang dimiliki, para pengusaha lokal jelas tertinggal dari pengusaha luar.
Kondisi ini mengakibatkan pengusaha lokal kerap tersingkir ketika bersaing dengan pengusaha luar yang mengikuti proses tender pengadaan barang dan jasa di NTB. “Kalau diadu langsung dengan pengusaha luar, mati kita,” ujarnya.
Posisi pengusaha lokal semakin terpuruk dengan sikap para pengusaha luar daerah yang kerap tidak mengindahkan ketentuan dan etika saat mengikuti proses tender pengadaan barang dan jasa di NTB.
Menurut Wakil Ketua II KADIN NTB, Ir. Barry Djadid, pengusaha luar seharusnya berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha di NTB sebelum mengikuti proses tender di NTB. Namun, ketentuan itu lebih sering diabaikan. “Kita menghimbau, agar pengusaha luar, setidaknya melakukan koordinasi dengan asosiasi dulu, sebelum ikut proses tender,” ujarnya.
Menurut Barry, kondisi yang menghawatirkan ini juga dirasakan oleh rekan-rekan pengusaha dari seluruh asosiasi pengusaha di NTB. Karenanya, mereka bersepakat membuat semacam pernyataan bersama untuk menindaklanjuti kondisi yang mengancam keberadaan pengusaha lokal ini.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD GABPEKNAS NTB, Ir. Fuadi Akbar, MT, Ketua DPD GAPEKSINDO NTB, H. Yudi Abdillah, Ketua BPC GAPENSI Kota Mataram, H. Agus Mulyadi, ST, Wakil Ketua V HIPMI NTB, Agus Sucipto, SH Ketua PATI NTB, Ir. Bambang Muntoyo, MM dan Ketua DPC GAPEKSINDO Mataram, L. Hadi Wilman.
Para pengusaha tersebut meminta pemerintah daerah segera membuatkan regulasi yang bisa memungkinkan adanya sistem proporsional dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah.
Menurut Barry, 9 BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, beberapa waktu lalu telah menegaskan komitmen untuk tidak ikut dalam tender pengadaan barang dan jasa yang bernilai di bawah 10 milyar. Ia berharap, pemda juga memberikan peluang yang lebih besar bagi pengusaha lokal dalam pengerjaan proyek dengan kualifikasi menengah ke bawah. (aan)
