Kepergian KPU ke Luar Negeri Menuai Kritik

Mataram-

KPU NTB dan jajarannya diminta segera menindaklanjuti banyaknya surat suara yang diduga rusak oleh KPU Kabupaten/Kota di NTB. Penyelesaian masalah ini, sebaiknya jangan ditunda agar tidak menganggu penyelenggaraan Pemilu 2009 mendatang. Kepergian KPU ke luar negeri di tengah persoalan ini juga menuai kritik.

Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD NTB, Patompo Adnan, Lc menegaskan, kepergian anggota KPU ke luar negeri tersebut menunjukkan mereka kurang memiliki sensitifitas terhadap masalah yang sedang terjadi seputar persiapan Pemilu 2009.

Patompo menegaskan saat ini KPU punya tugas yang lebih penting yaitu menyelesaikan banyaknya surat suara yang cacat di sejumlah daerah di Indonesia, proses pembaharuan daftar pemilih, hingga kurangnya honor para petugas di daerah.

“Kita berharap, waktu sebulan ini anggota KPU fokus di Indonesia, bukan di luarnegeri, WNI di luar negeri tentu lebih faham cara memilih dibanding dengan di dalam negeri,” ujarnya, Kamis (5/3) kemarin.

Ketua Komisi I DPRD NTB, Drs. H. Ali Achmad, SH, menyampaikan sejumlah masukan kepada KPU. Ali meyakini, banyaknya surat suara yang diduga cacat oleh KPU Kabupaten/Kota bukanlah sebuah hal yang disengaja.

Ali yang juga menjadi caleg DPRD NTB di Pemilu 2009 mendatang juga menganggap hal ini tidak terlalu menghawatirkan. “Sebagai seorang caleg, saya juga tidak khawatir,” ujarnya. Ali yakin, para anggota KPUD NTB memiliki kinerja dan kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan masalah ini. “Mereka tentu tahu caranya untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Ali Achmad menegaskan, pihaknya hanya bisa memberikan saran agar proses tindaklanjut terhadap surat suara yang rusak dilakukan secara cepat. “Dalam waktu sesingkatnya KPUD NTB harus memikirkan ini. Kalau soal tekhnis penyelesaiannya, tentu KPU sudah tahu itu,” ujarnya.

Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Drs. TGH. Hazmi Hamzar, menyoroti persoalan minimnya dana sosialisasi yang dimiliki KPU NTB. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu KPU NTB mengungkapkan bahwa pihaknya hanya mendapat jatah dana sekitar Rp 90 juta untuk sosialisasi Pemilu dan Pilpres 2009.

Menghadapi persoalan ini, KPU NTB diharapkan segera berkoordinasi dengan partai politik. Hazmi yakin, jika KPU tidak melibatkan parpol dalam proses sosialisasi, maka sosialisasi Pemilu 2009 tidak akan sukses.

Ia mengungkapkan pihaknya dan sejumlah caleg telah mulai menggunakan specimen surat suara sebagai bahan sosialisasi. Hazmi sendiri, bahkan kerap membuat semacam simulasi pemungutan suara saat berkampanye mencari dukungan. “Sudah kita coba, satu dua kali, masih belum ngerti juga. Ini rumit sekali,” keluhnya. (aan)

KPU NTB Diminta Segera Konsultasi Dengan KPU

Mataram-

KPU NTB diminta untuk segera berkonsultasi dengan KPU mengenai temuan seluruh surat suara DPRD NTB untuk Dapil Lombok Timur yang diduga rusak. Adanya temuan tersebut harus segera dipastikan penyelesaiannya agar jangan sampai mengganggu proses persiapan Pemilu 2009.

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPRD NTB, Patompo Adnan, Lc, kepada Suara NTB, Senin (2/3) kemarin. Patompo khawatir, pihak KPU akan dinilai tidak serius dalam mempersiapkan Pemilu 2009 jika persoalan tersebut sampai mengganggu kelancaran pesta demokrasi tersebut.

“Untuk itu, KPU NTB harus segera berkonsultasi ke (KPU) pusat. Harus ada tindakan yang segera diambil,” ujarnya.

Sebelumnya, KPU Lotim menemukan adanya kemungkinan cacat pada seluruh surat suara DPRD NTB. KPU Lotim menerima surat suara tersebut dalam kondisi terlipat. Kemungkinan, proses pelipatan dilakukan saat hasil cetakan tinta daftar caleg dan logo parpol belum kering benar. Akibatnya, cetakan logo partai ataupun daftar caleg yang berada di lipatan yang satu membekas pada sisi lipatan yang lainnya.

Patompo mengakui, keputusan yang menyatakan surat suara tersebut rusak atau tidak memang berada di tangan KPU. Tender pengadaan surat suara untuk Pemilu 2009 memang dilakukan oleh KPU. Selain itu, definisi operasional mengenai surat suara yang rusak atau cacat sejauh ini memang belum ada.

Karenanya, ujar Patompo, KPU harus melihat sendiri kondisi surat suara tersebut untuk memastikan statusnya. “Mungkin setelah melihat, ada ekspose dari KPU dan rekanan yang mencetak surat suara, apakah itu harus ditukar atau dicetak ulang,” tambahnya.

Patompo mengakui, penyelenggaraan Pemilu 2009 memang merupakan sebuah pekerjaan yang sulit. Karenanya, kinerja KPU dalam menangani berbagai masalah yang muncul sangat menentukan sukses atau tidaknya penyelenggaraan tersebut.

Patompo juga menyayangkan adanya aksi boikot yang dilakukan oleh PPK se-Lobar. “Semestinya itu tidak boleh terjadi,” ujarnya. Ia menegaskan, seharusnya para anggota PPK tersebut sudah memperoleh kejelasan mengenai honor dan gaji yang mereka terima sebelum resmi diangkat menjadi anggota PPK.

Dengan munculnya reaksi ini, Patompo khawatir kinerja para anggota PPK tersebut akan menurun. Selain itu, profesionalisme para anggota PPK juga bisa saja tidak terjaga. “Misalnya, karena kurang honornya, terus ada tawaran dari oknum caleg tertentu untuk memanipulasi suara. Kemungkinan itu bisa saja terjadi,” tandasnya. (aan)