Pejabat Jangan Selingi Kegiatan Dinas dengan Kampanye

Kehormatan Bangsa Dipertaruhkan Dalam Pemilu

Mataram-
Pejabat tinggi negara seringkali menyelipkan agenda partai dalam kegiatan yang dibiayai dengan uang negara. Hal ini dinilai merupakan pelanggaran yang tidak pernah tersentuh sanksi. Dalam kegiatan kampanye Pemilu 2009 mendatang, hal itu diharapkan tidak terulang. Kehormatan bangsa Indonesia dipertaruhkan dalam Pemilu 2009 mendatang.

Pendapat tersebut mencuat dalam kegiatan kegiatan launching sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih yang digelar Dishubkominfo NTB, Rabu (25/2) kemarin.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM, mengingatkan bahwa Pemilu 2009 mendatang telah menghabiskan sumber daya, tenaga dan waktu yang besar. Selain itu, kehormatan bangsa juga dipertaruhkan dalam pelaksanaannya.

Wagub berharap, semua komponen bisa mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2009 mendatang. Badrul menegaskan, terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemilu. Ketiga hal itu adalah distribusi logistik, partisipasi pemilih dan komitmen partai politik untuk siap menang dan siap kalah.

Setelah berpidato, Wagub juga berkesempatan membubuhkan tanda contreng pada contoh surat suara yang dipajang dalam ukuran jumbo. Kegiatan yang menandai launching sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih ini sempat diwarnai kejadian menarik.

Sesaat sebelum memberi tanda, Badrul sejenak mencari nomor yang pas. Tangannya kemudian membubuhkan contreng tepat di salah satu caleg dari partai dengan nomor urut 8. Seperti diketahui, PKS adalah pemilik nomor urut 8 di Pemilu 2009 mendatang. Pada Pilkada 2008 PKS pula yang mengusungnya sebagai Cawagub NTB mendampingi H. M. Zainul Majdi, MA.

Sementara, Ketua KPU Kota Mataram, Lafat Akbar, SH, saat sesi dialog menyampaikan kritik terkait tingkah para pejabat tinggi negara yang seringkali menyelipkan kegiatan partainya di sela kegiatan dinas di daerah.

“Misalnya, ada pejabat negara berkunjung meresmikan proyek, setelah itu, menghadiri kegiatan temu kader bersama partainya, padahal kunjungan itu menggunakan uang negara,” ujarnya.

Menanggapi kritikan ini, Deputi I Poldagri Kementerian Polhukam RI, Mayjend Karseno menegaskan harapannya agar pihak pengawas dan penyelenggara Pemilu 2009 benar-benar bisa menjadi wasit yang tegas dalam menyikapi contoh kasus yang disebutkan Lafat.

“Kita harap, KPU dan Panwaslu bisa menjadi wasit untuk itu,” ujarnya. (aan)