Rabu, 11 Maret 2009

Golkar NTB Ajukan Tujuh Bakal Capres

Mataram-

DPD Partai Golkar NTB telah menghimpun tujuh bakal calon presiden yang akan diusung partai beringin tersebut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Dari tujuh nama tersebut, Jusuf Kalla tetap diposisikan sebagai calon terkuat.

Plt. Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. M. Tohri, AM, BA, S.Sos, kepada Suara NTB, Rabu (11/3) kemarin menerangkan bahwa DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu memang telah memerintahkan pihaknya untuk menghimpun tujuh nama bakal capres untuk diusung dalam Pemilu 2009.

Ia menyebutkan, tujuh nama tersebut adalah H. M. Jusuf Kalla, Surya Paloh, Agung Laksono, Sultan Hamengkobuwono X, Ir. Aburizal Bakrie, Ir. Akbar Tandjung dan Fadel Muhammad. Tujuh nama tersebut, menurutnya akan disampaikan ke DPP Partai Golkar sebagai bahan untuk memutuskan siapa capres yang akan diusung nanti.

Tohri menegaskan, meski telah memulai proses penyaringan capres, namun pihaknya saat ini lebih fokus pada upaya untuk memenangkan Pemilu 2009 di NTB. Tohri menilai, kampanye untuk memenangkan Golkar harus tetap dilakukan secara elegan dan mengedepankan etika politik.

Imbauan ini disampaikannya menyusul mulai memanasnya persaingan antar sesama kader yang tampil sebagai caleg DPR atau DPRD dari partai Golkar. Persaingan antar caleg di internal Golkar memang sudah memanas seiring keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah sistim penetapan caleh menjadi sistim suara terbanyak.

Tingginya tingkat persaingan tak urung mengarah pada tindakan caleg yang merugikan partai. Beberapa waktu lalu, Tohri mengungkapkan pihaknya telah menegur sejumlah caleg partainya yang berkampanye bersama caleg dari partai lain. Hal ini dinilainya akan merugikan partai.

Tohri mengakui, persaingan memperebutkan suara terbanyak memang harus membuat para caleg Golkar lebih gigih dalam meraih dukungan rakyat. Namun, ujarnya, hal itu harus dilakukan dengan cara yang elegan. Tohri tidak ingin kader lebih mengedepankan kepentingan pribadi mereka ketimbang kepentingan partai.

“Semua harus dilakukan sesuai dengan etika politik, jangan menghalalkan berbagai macam cara,” pungkasnya. (aan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar