Realisasi investasi PT. Emaar Properties di lahan seluas 1.117 hektar di Lombok Tengah diwarnai adanya negosiasi alot antara Pemerintah yang diwakili kementerian negara BUMN dengan gabungan komisi III DPRD NTB. Pemerintah dan pemprov NTB disarankan tidak terlalu berkutat pada persoalan saham ini.
Sekretaris Gabungan Komisi III DPRD NTB, L. Abdul Hadi Faishal, SH, Senin (2/3) kemarin menjelaskan bahwa pertemuan yang digelar Jumat (27/2) lalu itu dihadiri banyak pejabat di kementerian BUMN. Pihak Bali Tourism Development Corporation (BTDC) juga hadir dalam pertemuan tersebut.
“Alot sekali pertemuan itu. Kita debat panjang. Mereka masih bertahan di komposisi 35 – 65 itu,” ungkap Hadi Faishal. Ia juga menyebutkan bahwa nuansa pertemuan tersebut sangat politis dan tekhnis.
Komposisi 35 – 65 yang dimaksud Hadi adalah pembagian saham Pemprov NTB dengan Pemerintah pada investasi Emaar. Seperti diketahui, Emaar memberikan jatah saham sebesar 15 persen untuk pemerintah pada Joint Venture Company yang mengelola kawasan eks LTDC tersebut. Jatah sebesar 15 persen tersebut itu kemudian kembali dibagi dua, 35 persen untuk Pemprov NTB dan 65 persen untuk Pemerintah.
Hadi dan beberapa rekannya di gabungan komisi III DPRD NTB sebelumnya mengungkapkan keinginan agar jatah saham untuk Pemprov NTB dinaikkan dari 35 persen menjadi 40 persen.
Meski dianggap belum memuaskan, Hadi menegaskan hal itu tidak akan menimbulkan permasalahan yang mengganggu. Menurutnya, masih ada hal lain yang diperoleh Pemprov NTB dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dan sumber daya alam, serta komitmen Emaar untuk mendatangkan jutaan wisatawan ke NTB tiap tahunnya.
Sementara, anggota Komisi III DPRD NTB, Ir. H. Misbah Mulyadi, menyarankan agar Pemerintah dan Pemprov NTB tidak terlalu berkutat soal negosiasi pembagian saham (profit) ini. Menurut Misbah, profit yang berwujud pembagian saham hanyalah salah satu dari sekian keuntungan yang bisa diperoleh dalam investasi Emaar.
Selain itu, ujarnya, Pemprov NTB bisa memperoleh keuntungan (benefit) secara langsung dalam bentuk terserapnya tenaga kerja dan hasil bumi NTB untuk keperluan investasi hingga datangnya jutaan wisatawan yang dijanjikan Emaar.
Menurut Misbah, saat ini negosiasi antara Emaar dengan Pemerintah sudah selesai. Saat ini realisasi investasi Emaar tinggal menunggu kesepakatan DPRD NTB tentang pelepasan Hak Pengelolaan Lahan. “Terus kenapa kita harus ribut soal saham, masih banyak benefit yang bisa langsung kita peroleh,” pungkasnya. (aan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar