KPU NTB diminta untuk segera berkonsultasi dengan KPU mengenai temuan seluruh surat suara DPRD NTB untuk Dapil Lombok Timur yang diduga rusak. Adanya temuan tersebut harus segera dipastikan penyelesaiannya agar jangan sampai mengganggu proses persiapan Pemilu 2009.
Demikian disampaikan anggota Komisi I DPRD NTB, Patompo Adnan, Lc, kepada Suara NTB, Senin (2/3) kemarin. Patompo khawatir, pihak KPU akan dinilai tidak serius dalam mempersiapkan Pemilu 2009 jika persoalan tersebut sampai mengganggu kelancaran pesta demokrasi tersebut.
“Untuk itu, KPU NTB harus segera berkonsultasi ke (KPU) pusat. Harus ada tindakan yang segera diambil,” ujarnya.
Sebelumnya, KPU Lotim menemukan adanya kemungkinan cacat pada seluruh surat suara DPRD NTB. KPU Lotim menerima surat suara tersebut dalam kondisi terlipat. Kemungkinan, proses pelipatan dilakukan saat hasil cetakan tinta daftar caleg dan logo parpol belum kering benar. Akibatnya, cetakan logo partai ataupun daftar caleg yang berada di lipatan yang satu membekas pada sisi lipatan yang lainnya.
Patompo mengakui, keputusan yang menyatakan surat suara tersebut rusak atau tidak memang berada di tangan KPU. Tender pengadaan surat suara untuk Pemilu 2009 memang dilakukan oleh KPU. Selain itu, definisi operasional mengenai surat suara yang rusak atau cacat sejauh ini memang belum ada.
Karenanya, ujar Patompo, KPU harus melihat sendiri kondisi surat suara tersebut untuk memastikan statusnya. “Mungkin setelah melihat, ada ekspose dari KPU dan rekanan yang mencetak surat suara, apakah itu harus ditukar atau dicetak ulang,” tambahnya.
Patompo mengakui, penyelenggaraan Pemilu 2009 memang merupakan sebuah pekerjaan yang sulit. Karenanya, kinerja KPU dalam menangani berbagai masalah yang muncul sangat menentukan sukses atau tidaknya penyelenggaraan tersebut.
Patompo juga menyayangkan adanya aksi boikot yang dilakukan oleh PPK se-Lobar. “Semestinya itu tidak boleh terjadi,” ujarnya. Ia menegaskan, seharusnya para anggota PPK tersebut sudah memperoleh kejelasan mengenai honor dan gaji yang mereka terima sebelum resmi diangkat menjadi anggota PPK.
Dengan munculnya reaksi ini, Patompo khawatir kinerja para anggota PPK tersebut akan menurun. Selain itu, profesionalisme para anggota PPK juga bisa saja tidak terjaga. “Misalnya, karena kurang honornya, terus ada tawaran dari oknum caleg tertentu untuk memanipulasi suara. Kemungkinan itu bisa saja terjadi,” tandasnya. (aan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar