Langkah Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang memberlakukan sistem penilaian ketat terhadap kinerja pejabat di lingkup Pemprov NTB ditanggapi sejumlah fraksi di DPRD NTB. Penilaian kinerja pejabat adalah hak prerogatif Gubernur. Karenanya, hal itu sebaiknya tidak dilakukan berdasarkan tekanan pihak tertentu.
“Gubernur sebaiknya melakukan kajian mendalam. Karena ini merupakan hak prerogatif Gubernur, maka disarankan agar tidak berdasarkan keputusan lembaga tertentu atau tekanan dari pihak-pihak lain,” ujar juru bicara Fraksi PPP, L. Abdul Hadi Faishal, SH, dalam rapat paripurna DPRD NTB, Rabu (4/3) kemarin.
Menurut Hadi, penempatan pejabat pada lembaga lain yang dibentuk Pemprov NTB juga harus mengacu pada kriteria yang memadai. Pejabat bersangkutan juga harus profesional dan menguasai tugas yang diamanatkan.
Pendapat senada disampaikan juru bicara Fraksi PDIP DPRD NTB, Abdul Thayib, SH. Menurut Thayib, pembentukan lembaga lain oleh Pemprov NTB nantinya pasti akan membebani APBD NTB.
Namun, mengingat pentingnya fungsi lembaga yang akan dibentuk tersebut, Thayib dan seluruh fraksi lain di DPRD NTB menyatakan persetujuannya terhadap pembentukan lembaga lain tersebut. Persetujuan terhadap pembentukan lembaga lain di DPRD NTB dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD NTB dengan nomor 03/kpts/DPRD/2009 tertanggal 4 Maret 2009.
Lembaga lain yang dibentuk melalui raperda tersebut antara lain, Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi NTB, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi NTB, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Alam Provinsi NTB, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Provinsi NTB dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB.
Sementara, dalam sambutannya terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPRD NTB, Gubernur NTB, H. M. Zainul Majdi, MA, menegaskan bahwa terbentuknya lembaga lain dalam struktur birokrasi Pemprov NTB tidak akan terlalu membebani APBD NTB.
Gubernur menegaskan, keberadaan lembaga-lembaga ini tidak akan mengakibatkan adanya keharusan merekrut tenaga pegawai khusus ataupun pembangunan kantor baru. Menurutnya, keberadaan lembaga-lembaga ini juga telah disokong dari dana APBN yang masuk ke Pemprov NTB.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa keberadaan lembaga-lembaga tersebut nmasing-masing memiliki signifikasi yang penting artinya bagi masyarakat NTB. (aan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar