KPU NTB dan jajarannya diminta segera menindaklanjuti banyaknya surat suara yang diduga rusak oleh KPU Kabupaten/Kota di NTB. Penyelesaian masalah ini, sebaiknya jangan ditunda agar tidak menganggu penyelenggaraan Pemilu 2009 mendatang. Kepergian KPU ke luar negeri di tengah persoalan ini juga menuai kritik.
Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD NTB, Patompo Adnan, Lc menegaskan, kepergian anggota KPU ke luar negeri tersebut menunjukkan mereka kurang memiliki sensitifitas terhadap masalah yang sedang terjadi seputar persiapan Pemilu 2009.
Patompo menegaskan saat ini KPU punya tugas yang lebih penting yaitu menyelesaikan banyaknya surat suara yang cacat di sejumlah daerah di Indonesia, proses pembaharuan daftar pemilih, hingga kurangnya honor para petugas di daerah.
“Kita berharap, waktu sebulan ini anggota KPU fokus di Indonesia, bukan di luarnegeri, WNI di luar negeri tentu lebih faham cara memilih dibanding dengan di dalam negeri,” ujarnya, Kamis (5/3) kemarin.
Ketua Komisi I DPRD NTB, Drs. H. Ali Achmad, SH, menyampaikan sejumlah masukan kepada KPU. Ali meyakini, banyaknya surat suara yang diduga cacat oleh KPU Kabupaten/Kota bukanlah sebuah hal yang disengaja.
Ali yang juga menjadi caleg DPRD NTB di Pemilu 2009 mendatang juga menganggap hal ini tidak terlalu menghawatirkan. “Sebagai seorang caleg, saya juga tidak khawatir,” ujarnya. Ali yakin, para anggota KPUD NTB memiliki kinerja dan kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan masalah ini. “Mereka tentu tahu caranya untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Ali Achmad menegaskan, pihaknya hanya bisa memberikan saran agar proses tindaklanjut terhadap surat suara yang rusak dilakukan secara cepat. “Dalam waktu sesingkatnya KPUD NTB harus memikirkan ini. Kalau soal tekhnis penyelesaiannya, tentu KPU sudah tahu itu,” ujarnya.
Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Drs. TGH. Hazmi Hamzar, menyoroti persoalan minimnya dana sosialisasi yang dimiliki KPU NTB. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu KPU NTB mengungkapkan bahwa pihaknya hanya mendapat jatah dana sekitar Rp 90 juta untuk sosialisasi Pemilu dan Pilpres 2009.
Menghadapi persoalan ini, KPU NTB diharapkan segera berkoordinasi dengan partai politik. Hazmi yakin, jika KPU tidak melibatkan parpol dalam proses sosialisasi, maka sosialisasi Pemilu 2009 tidak akan sukses.
Ia mengungkapkan pihaknya dan sejumlah caleg telah mulai menggunakan specimen surat suara sebagai bahan sosialisasi. Hazmi sendiri, bahkan kerap membuat semacam simulasi pemungutan suara saat berkampanye mencari dukungan. “Sudah kita coba, satu dua kali, masih belum ngerti juga. Ini rumit sekali,” keluhnya. (aan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar